DPRD Ingatkan Pemkab Berau Penyesuaian Fiskal Jangan Mengurangi Hak ASN Maupun PPPK

img

Thamrin.

 

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Dalam menjamin kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemkab Berau diminta tetap memberikan perhatian terhadap hak-hak dasar pegawai, baik yang PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Non PNS, seperti tunjangan penghasilan, dalam penyesuaian anggaran yang proporsional.

 

"Jangan sampai penyesuaian fiskal justru berdampak pada berkurangnya hak-hak ASN maupun PPPK yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik," kata Thamrin selalu Jubir Fraksi PKS saat membacakan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Berau pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

 

Dalam sektor pelayanan publik Fraksi PKS turut mendorong pemerataan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik hingga ke wilayah pedalaman dan pesisir.  Menurut Thamrin, distribusi ASN tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan.

 

Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang mampu mempertahankan tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik agar bersedia mengabdi dalam jangka waktu yang lebih panjang di daerah terpencil.

 

“Dengan demikian, masyarakat di kampung-kampung dapat memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang setara dengan masyarakat di wilayah perkotaan. Dengan begitu para ASN yang mengabdi dapat dipertahankan pengabdiannya di wilayah dalam kurun waktu yang memadai, sehingga kebutuhan tenaga medis maupun tenaga pendidik di kampung dapat terpenuhi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik," jelasnya.

 

Menutup pandangan akhir fraksinya, PKS menegaskan bahwa seluruh catatan tersebut bukan semata kritik terhadap pemerintah daerah, melainkan bentuk komitmen DPRD untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Fraksi PKS meyakini tantangan fiskal yang dihadapi Kabupaten Berau dapat dilalui apabila pemerintah mampu memperkuat perencanaan, mempercepat realisasi anggaran, menggali potensi pendapatan baru, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. (sep/FN/Advertorial)